nusakini.com-Demak – Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto me-launching Program Pendidikan Vokasi Industri Jateng dan DIY tahap kedua. Peluncuran berlangsung di PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Kamis (28/2/2019) dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hamid Muhammad, sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian, anggota DPR RI, dan Bupati Demak M Natsir. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap bangunan link and match industri dengan SMK di Jawa Tengah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dari dialog yang dilakukan dengan sejumlah calon peserta pelatihan di beberapa perusahaan, diketahui jika latar belakang pendidikan mereka sebelumnya ada yang tidak sejalan dengan pelatihan yang akan mereka tempuh. Misalnya, peserta pelatihan menjahit ada yang lulusan SMK jurusan otomotif, administrasi, akuntansi, dan sebagainya, dengan alasan karena sudah langsung dikontrak oleh perusahaan. Namun menurutnya itu bagian dari survival mereka. 

• Bikin IKM Pangan Naik Kelas, Kemenperin Fasilitasi Dapur Produksi Bersih
• Industri Keramik Investasi Rp 300 Miliar, RI Menuju Produsen Lima Besar Dunia
• Kolaborasi Kemenperin-UNIDO Siap Fokus Hadapi Empat Tantangan Industri
• Latih Ribuan Wirausaha Baru, Kemenperin Tingkatkan Populasi IKM Inovatif
• Menperin: Kebijakan Antikorupsi Dukung Capaian Target Pembangunan Nasional

“Ini merangsang percepatan link and match. Saat ini kan banyak yang mengeluh lulusan SMK menganggur. Ternyata, sekolah otomotif jahit, tata boga jadinya jahit, akuntansi kerja jahit semuanya jahit. Karena lapangan kerjanya yang dibutuhkan jahit,” kata Ganjar. 

Menurut Ganjar, kenyataan tersebut membuatnya bertanya-tanya, jangan-jangan ada yang keliru dengan kurikulum yang diterapkan di SMK selama ini. Akhirnya, terjadi penyelarasan 35 kurikulum dengan 146 kompetensi. Selain itu juga dilakukan peningkatan kompetensi 1.941 guru pada 2018, dan 2.000 guru pada 2019. Bahan Jawa Tengah sendiri dapat bantuan revitalisasi SMK dari Kemendikbud sebesar Rp 56,05 miliar. 

“Maka hari ini fitting prosesnya dilakukan. Kementerian membuat program itu, dibantu industrinya, dipertemukan Kementerian Pendidikan membantu revitalisasi SMK-nya, kayaknya kurikulum juga harus diubah. Dan ternyata semua cocok,” bebernya. 

Politik pendidikan untuk menyusun kurikulum, imbuh gubernur, harus menyesuaikan industri dan berdasarkan kebutuhan industri. Jika dulu kurikulum yang diterapkan tidak cocok dengan sektor industri, saat ini jangan sampai terulang. 

“Jangan kita biarkan kurikulum kita seperti itu. Harus kita ubah dengan cepat. Kalau tidak, SDM kita bisa ketinggalan jauh,” sorot mantan anggota DPR RI ini.(p/ab)